Integrasi SIMBG dengan OSS dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PT Roris Jaya Abadi – SIMBG OSS menjadi dua sistem yang perlu dipahami pelaku usaha ketika mengurus legalitas bangunan dan kegiatan bisnisnya. Persoalan sering muncul ketika perusahaan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi bangunan pabrik, gudang, atau kantor yang digunakan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pemohon kemudian kebingungan: apakah dokumen bangunan harus diajukan melalui OSS, SIMBG, atau keduanya? Masalah seperti ini perlu diselesaikan sejak awal karena status perizinan usaha dan legalitas bangunan merupakan dua hal berbeda yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.

⚡ Jawaban Singkat

Integrasi SIMBG OSS menghubungkan proses perizinan berusaha dengan pelayanan teknis bangunan gedung. OSS menangani legalitas kegiatan usaha, sedangkan SIMBG memproses PBG dan SLF. Integrasi ini didukung PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Apa Itu Integrasi SIMBG dengan OSS dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Integrasi SIMBG dengan OSS adalah keterhubungan layanan perizinan bangunan gedung dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan legalitas kegiatan usaha sekaligus memproses dokumen bangunan yang diperlukan. Namun, integrasi sistem tidak berarti seluruh pemeriksaan teknis dilakukan secara otomatis.

SIMBG adalah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yaitu aplikasi pemerintah untuk memproses administrasi dan pemeriksaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

OSS adalah sistem Online Single Submission yang digunakan untuk penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan OSS sebagai jalur perizinan berusaha, sementara pemeriksaan dan penerbitan dokumen PBG serta SLF dilaksanakan melalui mekanisme SIMBG.

Berdasarkan informasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum, integrasi OSS dan SIMBG telah tersedia. Akan tetapi, permohonan bangunan tetap membutuhkan pemeriksaan sesuai fungsi, klasifikasi, dan kondisi bangunan.

Artinya, pemohon tidak cukup hanya menyelesaikan pengisian formulir. Dokumen teknis dan hasil pemeriksaan harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Mengapa OSS dan SIMBG Memiliki Fungsi yang Berbeda?

Perbedaan keduanya terletak pada objek yang diperiksa.

OSS berkaitan dengan legalitas kegiatan bisnis. Sistem ini menangani pendaftaran usaha, klasifikasi kegiatan berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta pemenuhan persyaratan perizinan sesuai tingkat risiko usaha.

SIMBG menangani legalitas dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan izin menjalankan kegiatan produksi. Perizinan berusahanya diproses melalui OSS berdasarkan klasifikasi dan tingkat risiko kegiatan tersebut.

Namun, bangunan yang dipakai untuk produksi juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung, termasuk PBG dan SLF sesuai ketentuan.

PBG berhubungan dengan persetujuan atas rencana teknis bangunan. SLF menyatakan bahwa bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi untuk digunakan.

Karena itulah, kedua sistem harus dipahami sebagai layanan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Untuk mengenali peran SIMBG lebih jauh, pemohon dapat membaca cara kerja SIMBG sebagai portal perizinan bangunan gedung.

Dasar Hukum Integrasi SIMBG OSS dalam Perizinan Berusaha

Penyelenggaraan perizinan bangunan melalui SIMBG dan perizinan berusaha melalui OSS mempunyai landasan pengaturan yang berbeda, tetapi saling berkaitan.

Dua regulasi yang perlu diperhatikan adalah PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

PP 16/2021 menjadi dasar penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk PBG, SLF, serta pemenuhan standar teknis bangunan.

Sementara itu, PP 28/2025 mengatur perizinan berusaha berdasarkan pendekatan risiko kegiatan usaha.

Pemilik gedung yang ingin memahami persyaratan teknis bangunan dapat mempelajari isi PP 16 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bangunan gedung.

Kedudukan PP 16 Tahun 2021 dan PP 28 Tahun 2025

PP Nomor 28 Tahun 2025 mulai berlaku pada 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dalam pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perubahan tersebut tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 yang dipublikasikan melalui JDIH BPK.

Bagi pemohon SIMBG OSS, perbedaan cakupan pengaturan kedua PP tersebut perlu dipahami.

PP 16/2021 mengatur bagaimana bangunan direncanakan, dibangun, diperiksa, dan dimanfaatkan sesuai standar teknis.

PP 28/2025 mengatur bagaimana kegiatan usaha memperoleh perizinan berdasarkan klasifikasi dan penilaian risiko.

Yang sering terlewat adalah tingkat risiko kegiatan usaha tidak otomatis menentukan apakah bangunan dinyatakan laik fungsi. Penilaian risiko usaha dalam OSS berbeda dari pemeriksaan keandalan bangunan yang menjadi bagian proses SLF.

Pelaku usaha juga perlu mengikuti perkembangan regulasi bangunan gedung agar tidak menggunakan ketentuan yang sudah diganti untuk pengajuan baru.

Bagaimana Hubungan NIB, KKPR, PBG, dan SLF dalam OSS?

NIB, KKPR, PBG, dan SLF memiliki fungsi berbeda meskipun seluruhnya dapat berkaitan dalam pemenuhan legalitas kegiatan usaha dan bangunan.

NIB adalah Nomor Induk Berusaha, yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS.

KKPR adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu mekanisme penilaian atau konfirmasi kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang sesuai ketentuan.

PBG merupakan persetujuan atas rencana teknis pembangunan atau perubahan bangunan gedung.

SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi, yaitu dokumen yang menyatakan bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.

Keempat dokumen tersebut tidak selalu diterbitkan secara berurutan dalam satu proses yang sama. Alurnya bergantung pada jenis kegiatan usaha, status bangunan, dan persyaratan yang berlaku.

Namun, bagi perusahaan yang akan membangun fasilitas baru, pemeriksaan kesesuaian ruang dan persetujuan rencana bangunan perlu dilakukan sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan.

Setelah bangunan selesai, persyaratan kelaikan fungsi harus dipenuhi sebelum bangunan dimanfaatkan.

Informasi mengenai perbedaan kedua dokumen bangunan dapat ditemukan dalam pembahasan PBG dan SLF yang wajib dipahami pemilik gedung.

Apakah Memiliki NIB Berarti Bangunan Sudah Legal Digunakan?

Tidak. Kepemilikan NIB tidak otomatis membuktikan bahwa bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha sudah memiliki PBG atau SLF.

Sebagai ilustrasi, perusahaan distribusi dapat mempunyai NIB yang sesuai dengan kegiatan logistiknya. Akan tetapi, gudang yang disewa perusahaan tersebut mungkin belum memiliki dokumen kelaikan fungsi yang masih berlaku.

Situasi ini perlu diperiksa sebelum operasional dimulai.

Pelaku usaha sebaiknya meminta dokumen bangunan kepada pemilik properti dan memastikan fungsi gedung sesuai dengan kegiatan yang akan dijalankan.

Untuk bangunan yang sudah beroperasi, pemeriksaan dapat mencakup dokumen kepemilikan, izin bangunan terdahulu, kondisi fisik, serta riwayat renovasi.

Keterangan mengenai hubungan SLF dengan legalitas usaha dapat membantu perusahaan memahami tanggung jawab tersebut.

💡 Poin Penting: NIB membuktikan identitas dan aspek perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, bukan kelaikan fisik bangunan. Status PBG dan SLF perlu diperiksa secara terpisah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemenuhan legalitas.

Contoh Integrasi SIMBG OSS untuk Pabrik dan Gudang di Bekasi

Untuk memahami penerapannya, gunakan ilustrasi perusahaan manufaktur yang akan mengoperasikan gudang dan fasilitas produksi baru di kawasan industri MM2100, Kabupaten Bekasi.

Perusahaan telah memperoleh NIB melalui OSS. Namun, ketika mempersiapkan operasional, pengelola menemukan bahwa dokumen gambar bangunan belum sesuai dengan kondisi akhir konstruksi.

Situasi seperti ini menunjukkan mengapa pengurusan legalitas usaha harus dibarengi pemeriksaan administrasi dan teknis bangunan.

Gambar as-built drawing, yaitu gambar yang mencatat kondisi bangunan setelah pelaksanaan konstruksi, perlu menggambarkan kondisi aktual. Perbedaan posisi ruang, jalur evakuasi, atau instalasi teknis dapat memerlukan klarifikasi maupun pemeriksaan lanjutan.

Dalam pendampingan perizinan bangunan, pemeriksaan konsistensi dokumen sejak awal merupakan langkah yang patut diprioritaskan. Kesalahan yang tampak kecil dalam data luas, fungsi ruang, atau identitas bangunan dapat memicu kebutuhan perbaikan berkas.

Sebagai langkah awal, pengelola dapat menyiapkan dokumen persyaratan SLF yang diperlukan saat pengajuan melalui SIMBG.

Untuk bangunan industri, pemeriksaan teknis juga perlu mempertimbangkan struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, proteksi kebakaran, serta keselamatan pengguna.

Pembahasan mengenai persyaratan SLF untuk pabrik di kawasan industri menjadi referensi lanjutan bagi pengelola fasilitas produksi.

Contoh MM2100 di atas merupakan ilustrasi prosedural, bukan laporan kasus klien tertentu. Hasil pemeriksaan, kewajiban dokumen, dan tahapan penyelesaian aktual tetap bergantung pada kondisi bangunan serta penilaian instansi berwenang.

Untuk kasus yang memiliki perubahan fungsi ruang, renovasi besar, atau dokumen bangunan lama, pemohon sebaiknya mengonfirmasi jalur permohonannya kepada dinas teknis atau konsultan SLF yang memahami proses pemeriksaan bangunan gedung.

Setelah memahami hubungan NIB, KKPR, PBG, dan SLF, langkah berikutnya adalah memastikan jalur permohonan yang digunakan sesuai dengan status bangunan. Untuk pelaku usaha, kesalahan memilih jalur pengajuan dapat menyebabkan dokumen harus diperbaiki atau proses pemeriksaan tertunda.

Bagaimana Cara Mengurus PBG dan SLF melalui SIMBG dan OSS?

Pengurusan PBG dan SLF untuk kegiatan usaha dilakukan dengan menyesuaikan data perizinan pada OSS dan persyaratan teknis bangunan melalui SIMBG. Berdasarkan panduan resmi pemerintah, pelaku usaha yang mengajukan PBG atau SLF diarahkan menggunakan OSS, sedangkan pemrosesan teknis bangunannya berlangsung melalui SIMBG sesuai jenis permohonan. Simbg+1

Berikut enam langkah yang dapat dijadikan panduan:

1. Siapkan identitas dan data kegiatan usaha. Periksa legalitas perusahaan, NIB, KBLI, lokasi proyek, dan informasi kegiatan usaha pada OSS.

2. Periksa persyaratan dasar proyek. Pastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dan dokumen lingkungan yang diwajibkan untuk kegiatan tersebut telah dipenuhi.

3. Pilih layanan perizinan bangunan yang sesuai. Tentukan apakah permohonan berkaitan dengan PBG baru, SLF bangunan yang sudah berdiri, atau kebutuhan administratif lainnya.

4. Lengkapi data teknis bangunan. Siapkan dokumen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (MEP), serta dokumen pendukung sesuai klasifikasi bangunan.

5. Pantau pemeriksaan dan tindak lanjuti koreksi. Pemerintah daerah melalui dinas teknis dan dinas perizinan memproses permohonan. Pemohon harus memperbaiki dokumen apabila ditemukan ketidaksesuaian.

6. Periksa dokumen terbit dan status pemenuhannya. Setelah PBG atau SLF diterbitkan, pastikan informasi dokumen sesuai dengan bangunan dan periksa kembali status persyaratan pada OSS.

Alur tersebut merupakan gambaran umum, bukan jaminan bahwa semua jenis permohonan menggunakan menu dan tahapan yang identik. Pelaku usaha dapat merujuk penjelasan resmi Kementerian Pekerjaan Umum mengenai layanan SIMBG dan keterhubungannya dengan OSS.

Untuk memahami tahapan pemeriksaan bangunan secara lebih rinci, tersedia panduan pengurusan SLF melalui SIMBG.

Data dan Dokumen yang Perlu Disiapkan Pelaku Usaha

Persiapan dokumen sebaiknya dimulai sebelum pemohon membuka formulir pengajuan.

Kelompok dokumen	Contoh data yang diperiksa
Identitas usaha	NIB, KBLI, identitas badan usaha
Lokasi kegiatan	Alamat proyek dan dokumen KKPR yang dipersyaratkan
Penguasaan tanah	Bukti hak atau dokumen penguasaan tanah yang sah
Legalitas bangunan	IMB/PBG sebelumnya, jika tersedia
Dokumen teknis	Gambar arsitektur, struktur, dan MEP
Kelaikan fungsi	Hasil pemeriksaan teknis atau dokumen pendukung SLF sesuai kondisi bangunan

Daftar tersebut bukan berarti setiap dokumen selalu diwajibkan untuk seluruh jenis pengajuan. Persyaratan ditentukan berdasarkan jenis permohonan, fungsi bangunan, dan ketentuan yang berlaku.

Untuk bangunan yang sudah digunakan, periksa juga persyaratan SLF bagi bangunan eksisting.

Perbedaan Fungsi SIMBG dan OSS dalam Pengurusan Perizinan

Perbedaan SIMBG dan OSS terletak pada layanan yang dijalankan, bukan pada sistem mana yang lebih baik. OSS menjadi jalur perizinan kegiatan usaha, sedangkan SIMBG digunakan untuk pemrosesan teknis bangunan gedung.

Aspek	OSS	SIMBG
Fungsi utama	Perizinan berusaha berbasis risiko	Penyelenggaraan perizinan bangunan gedung
Data pokok	NIB, KBLI, proyek, tingkat risiko usaha	Identitas, fungsi, klasifikasi, dan data teknis bangunan
Dokumen terkait	Perizinan berusaha dan persyaratan dasar	PBG, SLF, serta dokumen bangunan lainnya
Fokus pemeriksaan	Pemenuhan persyaratan kegiatan usaha	Kesesuaian rencana teknis dan kelaikan fungsi
Instansi terkait	Lembaga OSS dan instansi berwenang	Dinas teknis dan dinas perizinan daerah
Pengguna utama	Pelaku usaha	Pemilik bangunan, kuasa pemohon, dan pihak teknis
Hasil yang diperiksa	Status perizinan kegiatan usaha	Status dan dokumen perizinan bangunan

Bagi perusahaan yang akan mendirikan pabrik baru, OSS merupakan titik awal yang tepat untuk menelusuri kewajiban perizinan usahanya. Akan tetapi, ketika persoalannya menyangkut gambar struktur, pemeriksaan teknis, atau penerbitan SLF, informasi rinci perlu ditelusuri melalui SIMBG dan instansi bangunan gedung yang berwenang.

Sebaliknya, pemilik gudang yang sudah memiliki NIB tetapi mengalami kendala pada dokumen SLF perlu lebih dahulu memeriksa status permohonan bangunannya. Mengulang pendaftaran usaha di OSS belum tentu menyelesaikan masalah teknis tersebut.

Hal yang sering terlewat ialah kesesuaian data di kedua sistem. Perbedaan luas lantai, alamat, identitas pemilik, atau fungsi bangunan perlu ditelusuri sebelum pemohon menyimpulkan terjadi gangguan integrasi.

Mengapa Data SIMBG dan OSS Bisa Tidak Sinkron?

Ketidaksesuaian data SIMBG OSS dapat muncul karena perbedaan informasi permohonan, status pemeriksaan yang belum selesai, atau kendala pertukaran data antarsistem. Namun, penyebab pastinya harus ditelusuri melalui status permohonan dan konfirmasi instansi berwenang.

Sebagai contoh, perusahaan mengganti alamat administratif kantornya, tetapi lokasi fisik gudang tetap sama. Jika perubahan data tidak dicatat secara konsisten, pemohon perlu memastikan bahwa alamat perusahaan tidak tertukar dengan alamat objek bangunan.

Masalah lain dapat terjadi ketika permohonan telah diajukan, tetapi dokumen teknis masih dalam tahap perbaikan. Dalam kondisi ini, pemohon tidak boleh langsung menganggap proses sinkronisasi gagal.

Pelajari pula masalah teknis yang sering dialami pengguna SIMBG untuk mengenali kendala administrasi dan pengajuan.

Cara Memeriksa Ketidaksesuaian Data dan Status Permohonan

Mulailah dengan membandingkan identitas perusahaan, NIB, alamat lokasi, fungsi bangunan, dan dokumen yang telah diunggah.

Selanjutnya, periksa apakah permohonan masih menunggu pemeriksaan, membutuhkan koreksi, atau sudah diterbitkan dokumennya.

Simpan nomor permohonan, tanggal pengajuan, tangkapan layar status, dan pesan kesalahan apabila ada. Informasi tersebut membantu petugas menelusuri masalah secara lebih spesifik.

Untuk permohonan yang sedang diproses, ikuti cara memantau status permohonan SLF melalui SIMBG.

Apabila terdapat instruksi perbaikan, gunakan panduan menghindari kesalahan pengajuan SLF sebagai bahan pemeriksaan berkas.

💡 Poin Penting: Status dokumen yang belum muncul pada salah satu sistem tidak selalu berarti permohonan ditolak. Periksa tahapan pemeriksaan, konsistensi data, dan konfirmasi resmi sebelum membuat permohonan baru.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah SIMBG Sudah Terintegrasi dengan OSS?

Ya. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa OSS dan SIMBG sudah terintegrasi. Namun, pemeriksaan teknis dan pemrosesan PBG maupun SLF tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Apakah PBG dan SLF Harus Diurus Melalui OSS?

Bagi pelaku usaha, pengajuan PBG dan SLF dilakukan melalui jalur layanan OSS yang terhubung dengan SIMBG sesuai jenis permohonan. Untuk pemilik bangunan nonusaha, mekanisme pengajuan dapat berbeda.

Apakah NIB Bisa Terbit Sebelum PBG dan SLF?

Bisa. NIB merupakan identitas pelaku usaha dan tidak otomatis membuktikan bahwa bangunannya telah memiliki PBG atau SLF. Pemenuhan persyaratan bangunan tetap harus diperiksa secara terpisah sesuai kewajiban proyek.

Berapa Lama Proses Sinkronisasi SIMBG dengan OSS?

Tidak ada satu estimasi waktu yang dapat dijadikan patokan untuk seluruh permohonan. Durasi bergantung pada status proses, jenis permohonan, dan kondisi layanan. Waktu pemeriksaan PBG atau SLF juga tidak boleh disamakan dengan waktu pertukaran data antarsistem.

Bagaimana Jika Data Bangunan Tidak Muncul di OSS?

Periksa terlebih dahulu status permohonan, kesesuaian data proyek, dan dokumen yang sudah diterbitkan. Jika informasi masih tidak muncul, hubungi layanan bantuan OSS atau dinas teknis/perizinan terkait dengan menyertakan nomor permohonan dan bukti kendala.

Yang Perlu Diperiksa Sebelum Mengajukan Perizinan

Per November 2026, pelaku usaha perlu memastikan persyaratan yang digunakan sesuai regulasi dan panduan sistem yang berlaku, termasuk ketentuan transisi bagi permohonan lama jika relevan.

Untuk memahami topik terkait, tersedia pembahasan SIMBG dan OSS serta legalitas bangunan bagi kegiatan usaha.

Bagi pengelola pabrik, gudang, atau bangunan komersial yang membutuhkan bantuan pemeriksaan dokumen, konsultan SLF seperti PT Roris Jaya Abadi dapat membantu menyiapkan persyaratan teknis dan mendampingi proses pengajuan. Untuk kasus khusus, keputusan administratif tetap mengikuti pemeriksaan serta penetapan instansi yang berwenang.