PT Roris Jaya Abadi – cara mengurus PBG sebenarnya bisa dipelajari dan dilakukan secara mandiri melalui sistem online pemerintah. Namun, persoalan sering muncul bukan ketika membuat akun, melainkan saat dokumen tanah, gambar teknis, dan data bangunan diperiksa. Pemilik gudang yang sudah menyiapkan anggaran konstruksi, misalnya, bisa terpaksa menyesuaikan jadwal pembangunan karena gambar rencananya belum sesuai dengan ketentuan tata ruang. Karena itu, memahami urutan pengajuan sejak awal jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mengetahui tombol yang harus diklik di SIMBG.
⚡ Jawaban Singkat
Cara mengurus PBG secara online dilakukan melalui SIMBG dengan menyiapkan dokumen tanah, persyaratan pemanfaatan ruang, serta gambar teknis bangunan. Pemohon kemudian membuat akun, mengisi formulir, mengunggah dokumen, mengikuti pemeriksaan teknis, menyelesaikan revisi bila diperlukan, dan membayar retribusi sebelum PBG diterbitkan. Prosedur ini mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2021.
Apa yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengurus PBG Online?
Sebelum mengurus PBG online, pemilik bangunan perlu memastikan tiga kelompok dokumen sudah tersedia: dokumen administrasi dan tanah, dokumen pemanfaatan ruang, serta dokumen rencana teknis bangunan. Kelengkapannya menyesuaikan fungsi, klasifikasi, lokasi, dan tingkat kompleksitas bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021. Persiapan ini membantu mengurangi pengembalian berkas ketika pemeriksaan berlangsung.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah persetujuan pemerintah untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai standar teknis.
Dasar pengaturannya dapat dipelajari melalui PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini menjadi landasan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemenuhan standar teknis dan proses persetujuannya.
Sebelum mengajukan permohonan, pemilik bangunan juga sebaiknya memahami pengertian Persetujuan Bangunan Gedung dan fungsinya. PBG berbeda dari sertifikat yang diperlukan ketika bangunan selesai dibangun dan akan digunakan.
Dokumen Administrasi, Kepemilikan Tanah, dan Pemanfaatan Ruang
Persyaratan administrasi PBG harus menunjukkan siapa pemohon, di mana bangunan direncanakan, dan atas dasar hak apa tanah tersebut digunakan.
Dokumen yang umumnya perlu dipersiapkan meliputi:
- Identitas pemohon: KTP dan data kontak yang aktif. Untuk badan usaha, siapkan dokumen legalitas serta identitas pihak yang berwenang.
- Bukti hak atas tanah: Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau bukti hak lain yang sah.
- Persetujuan pemanfaatan tanah: Diperlukan apabila pemohon bukan pemegang hak atas tanah, sesuai kondisi hukum dan persyaratan yang berlaku.
- Dokumen kesesuaian tata ruang: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau dokumen informasi rencana tata ruang yang relevan.
- Dokumen lingkungan: Persetujuan atau dokumen lingkungan sesuai kewajiban kegiatan dan karakteristik bangunan.
KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan dengan ketentuan pemanfaatan ruang.
Perlu dibedakan bahwa Keterangan Rencana Kota (KRK) memberikan informasi ketentuan tata bangunan setempat dan tidak selalu menggantikan KKPR apabila KKPR diwajibkan.
Untuk pemeriksaan awal yang lebih terarah, pemohon bisa mempelajari daftar dokumen persyaratan PBG.
Gambar Arsitektur, Struktur, dan MEP yang Harus Disiapkan
Dokumen teknis bukan sekadar lampiran gambar bangunan. Isinya harus menjelaskan bahwa bangunan yang direncanakan memenuhi ketentuan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
Secara umum, dokumen teknis mencakup:
| Kelompok dokumen | Contoh isi yang diperiksa |
|---|---|
| Arsitektur | Denah, tampak, potongan, fungsi ruang, akses, dan ukuran bangunan |
| Struktur | Rencana fondasi, kolom, balok, pelat, serta perhitungan struktur sesuai kebutuhan |
| Mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) | Rencana listrik, air bersih, air limbah, sanitasi, ventilasi, dan instalasi terkait |
| Keselamatan bangunan | Rencana proteksi kebakaran, jalur evakuasi, dan sarana keselamatan sesuai klasifikasi bangunan |
MEP adalah kelompok sistem mekanikal, kelistrikan, dan perpipaan yang mendukung penggunaan bangunan.
Gambar teknis perlu disiapkan oleh penyedia jasa perencana yang memenuhi ketentuan kompetensi dan kewenangan sesuai jenis bangunannya.
Untuk bangunan gudang atau pabrik, perhatian biasanya perlu diberikan pada kesesuaian desain struktur bangunan, khususnya apabila terdapat beban penyimpanan, rak tinggi, atau peralatan produksi.
Yang sering terlewat adalah kesesuaian antara luas pada formulir, denah arsitektur, dan perhitungan struktur. Ketiganya tidak boleh memberikan informasi yang saling bertentangan.
💡 Poin Penting: Pemeriksaan PBG bukan hanya pemeriksaan kelengkapan berkas. Dokumen yang lengkap masih dapat memerlukan revisi apabila rencana bangunan belum memenuhi standar teknis atau ketentuan lokasi.
Bagaimana Cara Membuat PBG Secara Online?
Cara membuat PBG secara online dimulai dengan mendaftarkan akun pemohon pada SIMBG, memilih permohonan PBG, mengisi informasi bangunan, dan mengunggah dokumen persyaratan. Setelah permohonan dikirim, pemerintah daerah akan memproses pemeriksaan administrasi dan teknis. PBG belum diterbitkan hanya karena formulir berhasil dikirim.
SIMBG adalah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yaitu portal elektronik pemerintah untuk pelayanan administrasi bangunan gedung.
Berbeda dari pengisian formulir biasa, permohonan dalam SIMBG berkaitan langsung dengan jenis bangunan, lokasi, serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi.
Langkah 1: Membuat dan Mengaktifkan Akun SIMBG
Pemohon mengakses portal resmi SIMBG melalui situs pemerintah, kemudian melakukan pendaftaran akun sesuai pilihan peran yang tersedia.
Tahapan umumnya sebagai berikut:
- Buka halaman SIMBG dan pilih menu pendaftaran.
- Pilih peran sebagai pemohon layanan bangunan gedung.
- Isi identitas, alamat email aktif, serta informasi kontak yang diminta.
- Lakukan aktivasi akun melalui petunjuk verifikasi yang dikirimkan sistem.
- Masuk kembali menggunakan akun yang telah aktif.
Tampilan serta nama menu dapat berubah mengikuti pembaruan sistem. Karena itu, ikuti petunjuk yang muncul pada halaman pendaftaran saat digunakan.
Sebaiknya gunakan email yang dapat diakses langsung oleh pemilik bangunan atau petugas administrasi yang diberi kewenangan.
Jika pendaftaran dilakukan oleh staf perusahaan, pastikan pengelolaannya jelas. Akun dan riwayat permohonan akan dibutuhkan kembali ketika ada revisi atau pemeriksaan dokumen.
Panduan membuat dan mengelola akun SIMBG juga dapat dipelajari sebelum permohonan pertama dilakukan.
Langkah 2: Mengisi Data Permohonan dan Lokasi Bangunan
Setelah berhasil masuk, pilih layanan permohonan baru dan tentukan PBG sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemohon kemudian mengisi data yang diminta sistem, antara lain identitas pemilik, alamat lokasi, fungsi bangunan, jumlah lantai, luas bangunan, dan informasi tanah.
Untuk pelaku usaha, data kegiatan dan legalitas perusahaan perlu disesuaikan dengan dokumen yang digunakan dalam pengurusan perizinan berusaha.
Sebagai contoh, perusahaan yang merencanakan gudang logistik di kawasan MM2100, Kabupaten Bekasi, perlu memastikan fungsi bangunan, penggunaan lahan, serta gambar rencana saling sesuai.
Gudang untuk penyimpanan barang tidak boleh otomatis dianggap memiliki kebutuhan teknis yang sama dengan gedung perkantoran. Perbedaan fungsi dapat memengaruhi persyaratan struktur, keselamatan kebakaran, dan utilitasnya.
Kaitan administrasi usaha tersebut dapat ditelusuri melalui pembahasan integrasi SIMBG dan OSS dalam perizinan berusaha.
Langkah 3: Mengunggah Dokumen dan Mengirim Permohonan PBG
Setelah data bangunan terisi, unggah dokumen administrasi dan teknis pada kategori yang sesuai dalam SIMBG.
Pastikan setiap berkas dapat dibuka, terbaca jelas, dan memenuhi ketentuan ukuran maupun format yang ditentukan sistem.
Dari sudut pandang pendampingan perizinan, tahap ini layak mendapat pemeriksaan ulang sebelum tombol pengiriman ditekan. Nama pemilik dalam dokumen tanah perlu dicocokkan dengan data pemohon. Luas bangunan harus sesuai dengan denah. Dokumen struktur juga harus merujuk pada rancangan yang sama dengan gambar arsitektur.
Kesalahan kecil dalam pencatatan data dapat menyebabkan pemeriksaan memerlukan klarifikasi tambahan. Sebaliknya, berkas yang tertata dengan baik membantu petugas menemukan informasi yang dibutuhkan.
Karena itu, jangan menganggap keberhasilan mengunggah dokumen berarti seluruh isinya sudah disetujui.
Untuk menghindari kesalahan berkas, pelajari pula cara mengunggah dokumen teknis SIMBG agar permohonan tidak tertunda.
Setelah semua data diperiksa, kirim permohonan dan simpan informasi nomor registrasi atau identitas pengajuan yang diberikan sistem.
Nomor tersebut diperlukan untuk memeriksa perkembangan pengajuan ketika berkas memasuki tahap verifikasi pemerintah daerah.
Bagaimana Cara Mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung Setelah Pengajuan?
Setelah permohonan PBG dikirim melalui SIMBG, pemohon harus mengikuti pemeriksaan kelengkapan administrasi dan penilaian rencana teknis oleh pihak berwenang. Apabila terdapat catatan perbaikan, dokumen perlu direvisi sebelum proses dapat dilanjutkan menuju pemenuhan standar teknis dan penerbitan persetujuan.
Tahapan ini menjelaskan mengapa permohonan yang berhasil terkirim belum tentu langsung memperoleh PBG.
Pemeriksaan Dokumen dan Konsultasi Teknis oleh TPT atau TPA
Pemeriksaan teknis dilakukan sesuai klasifikasi dan kompleksitas bangunan melalui mekanisme yang melibatkan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA), sebagaimana diatur dalam ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.
TPT merupakan tim yang menjalankan penilaian teknis sesuai kewenangannya, sedangkan TPA beranggotakan tenaga ahli yang memberikan pertimbangan profesional terhadap rencana teknis bangunan tertentu.
Dalam pemeriksaan, petugas dapat meminta klarifikasi tentang kesesuaian fungsi ruang, ukuran bangunan, struktur, atau sistem keselamatan.
Pemohon harus menindaklanjuti catatan tersebut berdasarkan dokumen teknis yang benar, bukan sekadar mengubah informasi dalam formulir agar terlihat sesuai.
Jika perbaikannya berdampak pada rancangan struktur atau sistem utilitas, koordinasikan perubahan dengan perencana yang bertanggung jawab.
Tahap pemeriksaan ini berlanjut hingga dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sesuai prosedur yang berlaku.
Perbaikan Dokumen, Pembayaran Retribusi, dan Penerbitan PBG
Setelah pemeriksaan teknis selesai, permohonan PBG memasuki tahap penyelesaian catatan teknis, penetapan retribusi, dan penerbitan persetujuan. Proses ini dilaksanakan melalui SIMBG dengan melibatkan dinas teknis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Berdasarkan panduan resmi SIMBG, tahapan setelah pemeriksaan teknis umumnya mencakup:
- Menyelesaikan revisi dokumen. Pemohon memperbaiki gambar atau persyaratan berdasarkan catatan hasil konsultasi teknis.
- Menerima ketetapan retribusi. Dinas terkait menetapkan besaran kewajiban pembayaran melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), apabila retribusi dikenakan.
- Melakukan pembayaran resmi. Pemohon membayar melalui kanal yang ditetapkan pemerintah daerah dan memenuhi ketentuan konfirmasi pembayaran.
- Menerima dokumen PBG. Setelah pembayaran diverifikasi dan persyaratan terpenuhi, dinas perizinan menerbitkan PBG sesuai prosedur yang berlaku.
Alur tersebut dapat diperiksa melalui portal resmi SIMBG, yang menyediakan panduan pemohon serta informasi penyelenggaraan layanan bangunan gedung.
Satu hal yang sering terlewat adalah pemeriksaan status permohonan setelah pembayaran. Simpan SKRD, bukti transaksi, dan dokumen persetujuan untuk kebutuhan administrasi pembangunan maupun pemeriksaan berikutnya.
Berapa Biaya dan Lama Waktu Pengurusan PBG Melalui SIMBG?
Biaya mengurus PBG melalui SIMBG tidak memiliki satu tarif yang berlaku sama untuk seluruh bangunan di Indonesia. Besaran retribusi bergantung pada ketentuan daerah, fungsi bangunan, luas, klasifikasi, dan komponen perhitungan lain yang berlaku. Waktu penyelesaian juga dipengaruhi kelengkapan berkas, jadwal konsultasi teknis, dan kebutuhan revisi.
Untuk memahami perbedaan komponen pembiayaan, berikut gambaran yang perlu diperhatikan.
| Komponen | Penjelasan |
|---|---|
| Pendaftaran akun SIMBG | Tidak dikenakan biaya pendaftaran akun |
| Retribusi PBG | Mengikuti perhitungan resmi serta ketentuan pemerintah daerah, termasuk pengecualian yang berlaku |
| Jasa perencana bangunan | Bergantung pada jenis, luas, kompleksitas bangunan, dan kesepakatan profesional |
| Revisi gambar teknis | Biaya tambahan mungkin timbul jika diperlukan perubahan rancangan |
| Pendampingan konsultan | Merupakan jasa profesional yang terpisah dari retribusi pemerintah |
Perkiraan retribusi dapat diperiksa melalui fasilitas kalkulator pada SIMBG. Namun, hasil perkiraan bukan pengganti ketetapan pembayaran resmi.
Pemohon juga dapat mempelajari rincian retribusi PBG berdasarkan fungsi dan luas bangunan agar memahami faktor yang memengaruhi nominal pembayaran.
Bagaimana dengan waktunya? Jangan langsung menganggap proses selalu selesai dalam jumlah hari tertentu. Ketentuan jangka waktu layanan perlu dibaca bersama persyaratan administrasi, tahapan konsultasi, serta kondisi permohonan yang sedang diproses.
Untuk proyek komersial, sebaiknya jadwal pengurusan PBG dimasukkan dalam perencanaan sebelum kontraktor dijadwalkan mulai membangun.
Simbg dan PBG Apa Bedanya?
SIMBG dan PBG bukan dua izin yang berbeda. SIMBG adalah sistem elektronik pemerintah untuk mengurus layanan administrasi bangunan gedung, sedangkan PBG merupakan persetujuan pembangunan yang diterbitkan setelah persyaratan dipenuhi. Perbedaan ini diatur dalam kerangka PP Nomor 16 Tahun 2021 dan penting dipahami sebelum mengajukan permohonan.
| Aspek | SIMBG | PBG |
|---|---|---|
| Pengertian | Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung | Persetujuan Bangunan Gedung |
| Fungsi | Media pengajuan dan pemrosesan administrasi bangunan | Persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan bangunan sesuai ketentuan |
| Bentuk | Aplikasi berbasis web | Dokumen persetujuan resmi |
| Pengguna | Pemohon, petugas, dan pihak berwenang | Pemilik atau pihak yang memperoleh persetujuan |
| Hubungan | Digunakan untuk mengurus PBG | Diproses melalui SIMBG |
Anggap SIMBG seperti loket pelayanan digital, sedangkan PBG adalah dokumen persetujuan yang dihasilkan setelah proses penilaian selesai.
Perlu diketahui bahwa SIMBG juga melayani Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yaitu sertifikat yang menyatakan bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan.
Itulah sebabnya PBG dan Sertifikat Laik Fungsi memiliki fungsi yang berbeda. Keduanya berkaitan dalam tahapan penyelenggaraan bangunan gedung, tetapi tidak saling menggantikan.
Apakah Urus IMB Bisa Online?
Untuk permohonan baru yang termasuk dalam ketentuan PBG, pemilik bangunan mengurus persetujuan melalui SIMBG, bukan mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan mekanisme lama. Perubahan sistem tersebut merupakan bagian dari reformasi perizinan bangunan gedung berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
Namun, pemilik bangunan yang sudah mempunyai IMB tidak perlu langsung berasumsi bahwa dokumen lamanya tidak berlaku.
Status IMB lama perlu dilihat berdasarkan riwayat persetujuan, kondisi bangunan, serta perubahan yang dilakukan. Pemilik dapat membaca pembahasan mengenai status hukum IMB lama setelah diberlakukannya PBG.
Jika bangunan mengalami perluasan, penambahan lantai, atau perubahan fungsi, kewajiban perizinannya perlu diperiksa kembali.
Untuk bangunan usaha yang sudah berdiri tetapi belum mempunyai dokumen perizinan memadai, jangan otomatis mengajukan PBG seolah-olah bangunan tersebut masih berupa rencana baru. Penanganannya bergantung pada kondisi bangunan dan mekanisme yang berlaku.
Mengapa Permohonan PBG di SIMBG Sering Tertunda?
Permohonan PBG sering tertunda karena ketidaksesuaian data administrasi, dokumen teknis yang belum memenuhi persyaratan, atau catatan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti. Masalah ini tidak selalu berasal dari aplikasi SIMBG. Dalam banyak situasi, penyebabnya justru terdapat pada dokumen yang disiapkan sebelum pengajuan.
Ada beberapa hal yang sebaiknya diperiksa:
- Perbedaan data luas bangunan. Angka pada formulir, denah, dan dokumen teknis harus konsisten.
- Informasi hak atas tanah belum jelas. Identitas pemohon perlu sesuai dengan bukti hak atau persetujuan penggunaan tanah.
- Gambar teknis belum lengkap. Dokumen arsitektur, struktur, dan MEP harus memenuhi kebutuhan penilaian.
- Revisi tidak diselesaikan. Catatan pemeriksaan perlu dijawab melalui perbaikan yang sesuai.
Banyak pemohon berpikir bahwa semakin cepat berkas dikirim, semakin cepat PBG diterbitkan. Padahal, mengirim dokumen yang belum siap justru dapat menambah pekerjaan revisi.
Untuk memahami penyebab yang lebih spesifik, perhatikan kesalahan umum dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung.
Contoh Persiapan PBG Gudang di Kawasan Industri Bekasi
Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan berencana membangun gudang logistik di kawasan industri Jababeka. Perusahaan telah memiliki dokumen tanah dan gambar denah, tetapi belum menyelesaikan perhitungan struktur serta rencana proteksi kebakaran.
Dalam kondisi tersebut, pengajuan PBG sebaiknya tidak dilakukan hanya dengan mengandalkan gambar denah.
Tim perencana perlu memastikan beban lantai sesuai dengan aktivitas penyimpanan, akses kendaraan sesuai rencana operasional, serta sistem keselamatan memenuhi standar yang relevan.
Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan juga perlu dipertimbangkan sejak desain, bukan ketika konstruksi hampir selesai.
Ilustrasi ini menunjukkan bahwa persiapan teknis sebelum pengajuan dapat membantu mengurangi risiko revisi besar. Ini contoh hipotetis, bukan dokumentasi hasil proyek tertentu.
💡 Poin Penting: Kecepatan pengurusan PBG tidak hanya ditentukan oleh kelancaran aplikasi SIMBG. Kesesuaian dokumen tanah, tata ruang, gambar teknis, dan respons terhadap catatan pemeriksaan memiliki pengaruh besar terhadap kelanjutan proses.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bagaimana Cara Membuat PBG Secara Online?
Cara mengurus PBG secara online dimulai dengan membuat akun SIMBG, memilih permohonan PBG, mengisi data bangunan, dan mengunggah persyaratan. Setelah pengajuan terkirim, pemohon mengikuti pemeriksaan teknis hingga dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan. Tahap berikutnya adalah menyelesaikan retribusi apabila dikenakan dan menunggu penerbitan PBG oleh pemerintah daerah.
Bagaimana Cara Mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung?
Pemilik bangunan perlu menyiapkan dokumen administrasi, bukti hak atau penggunaan tanah, dokumen pemanfaatan ruang, serta rencana teknis. Permohonan kemudian diajukan melalui SIMBG dan diperiksa oleh instansi berwenang. PBG diterbitkan setelah seluruh tahapan yang diwajibkan diselesaikan. Untuk bangunan dengan kondisi khusus, pemohon sebaiknya berkonsultasi dengan dinas teknis setempat.
Apakah Urus IMB Bisa Online?
Jawaban singkatnya: pengurusan persetujuan pembangunan baru kini menggunakan sistem PBG melalui SIMBG, bukan mekanisme IMB lama. Jika Anda sudah memiliki IMB, status dokumen tersebut perlu diperiksa berdasarkan kondisi dan riwayat bangunan. Perubahan bangunan atau penambahan fungsi bisa menimbulkan kewajiban persetujuan baru. Jangan langsung menyamakan IMB lama dengan PBG untuk semua situasi.
Simbg dan PBG Apa Bedanya?
SIMBG adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk memproses layanan bangunan gedung. PBG adalah dokumen persetujuan pembangunan yang diterbitkan melalui proses tersebut. Jadi, membuat akun SIMBG belum berarti seseorang sudah memiliki PBG. Pemohon masih harus melalui pemeriksaan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Apakah PBG Wajib Diurus Sebelum Bangunan Dibangun?
Untuk pembangunan yang diwajibkan memiliki PBG, persetujuan harus diperoleh sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan. Hal ini berlaku pula bagi kegiatan perubahan bangunan yang memerlukan persetujuan. Jenis pekerjaan, klasifikasi bangunan, dan kemungkinan ketentuan khusus perlu diperiksa terlebih dahulu. Pemohon bisa mempelajari ketentuan pembangunan sebelum memiliki PBG agar tidak salah menentukan jadwal proyek.
Persiapkan PBG Sebelum Memulai Pembangunan Gedung
Langkah terbaik sebelum mengurus PBG adalah melakukan pemeriksaan dokumen dan rancangan bangunan lebih dahulu. Cocokkan identitas pemohon, hak atas tanah, rencana tata ruang, luas bangunan, fungsi, serta gambar teknis sebelum memasukkan permohonan ke SIMBG.
Untuk proyek pabrik, gudang, atau gedung komersial, koordinasi antara pemilik, arsitek, perencana struktur, dan perencana MEP sebaiknya dilakukan sebelum dokumen diajukan.
Per 2026, pemohon tetap perlu memeriksa ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021 beserta peraturan terkait yang berlaku dan petunjuk terbaru dari instansi berwenang.
Informasi dalam artikel ini merupakan panduan umum, bukan pengganti penilaian hukum atau teknis untuk kasus tertentu; konsultasikan kondisi spesifik kepada dinas terkait atau tenaga ahli yang kompeten.
Apabila membutuhkan pendampingan, konsultan PBG dan konsultan sertifikat laik fungsi seperti PT Roris Jaya Abadi dapat membantu meninjau kesiapan dokumen, mengidentifikasi kebutuhan teknis, dan mendampingi proses administrasi bangunan.
Yang perlu dilakukan sekarang bukan sekadar membuka formulir SIMBG, melainkan memastikan bahwa rancangan pembangunan Anda sudah layak diajukan.
Punya pertanyaan atau pernah menghadapi kendala saat mengurus PBG online? Silakan bagikan pertanyaan maupun pengalaman Anda di kolom komentar.
Direktur PT Roris Jaya Abadi; menangani legalitas dan perizinan bangunan gedung (PBG, SIMBG, OSS) serta pendampingan kepatuhan regulasi PP 16/2021 jo. PP 28/2025 bagi pemilik gedung dan pelaku usaha.